MahkamahPersekutuan ialah mahkamah rayuan terakhir. 2. Jika ke rayuan pesalah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, dia akan menjalani hukuman yang dikenakan terhadapnya. 3. Setelah pesalah sudah menjalani hukuman untuk sautu tempoh tertentu, dia boleh membuat rayuan untuk pengampunan kepada Lembaga Pengampunan. Berikutini adalah kunci jawaban TTS untuk pertanyaan hukuman dengan keharusan membayar - Kunci TTS Toggle Menu Kunci TTS. Pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana: IKAB: Hukuman, siksa: DANDAPATI: Hukuman mati: AMNESTI: Pengampunan hukuman oleh kepala negara pada seseorang: PUNISHMENT: Hukuman (Inggris) BALAS: Ganjaran, hukuman Amnestiadalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh Negara kepada tahanan-tahanannya. Abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.10 B. Kekuasaan dan Pembatasan Kepala Negara Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Presiden TanyaJawab Hukum Pidana (hukumonline.com) November 13, 2008 mujiburrahman. hmmm.. ini juga bagus bagi mereka yanglagi kena kasus.. he he he ini tanya jawab dari hukumonline.com.. mungkin dari ini bisa memberi gambaran apa yang akan di hadapi di lapangan. Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun Asasbagi mendapat pengampunan kepada Anwar itu hanya politik. (Lihat Pengampunan Dato Seri Anwar Ibrahim Atas Asas Apa? (12 05 2018); Kuasa Pengampunan (13 05 2018); Pengampunan Dato' Seri Anwar Ibrahim Dan Keadilan Kepada Saiful (2018 05 14)). Melalui pendakwaan kes liwat pertama terhadap Anwar, Dr. Mahathir tidak mahu Anwar menjadi Perdana JawabanTTS. Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS tanda berbentuk huruf x . Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Oyg16e. BerandaKlinikKenegaraanHak Prerogatif bagi ...KenegaraanHak Prerogatif bagi ...KenegaraanKamis, 27 Januari 20221. Apa sebenarnya yang disebut hak prerogatif menurut hukum? Siapa saja yang memiliki hak tersebut? 2. Apakah seorang Kepala Desa berhak memecat bawahannya dengan beralasan hak prerogatif tersebut? Karena Kepala Desa yang mengeluarkan SK pengangkatan aparatur desa di prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden. Kepala daerah baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Hak Prerogatif yang dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 16 Juli 2013. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada tulisan Ananda B. Kusuma, yang berjudul UUD 1945 Mengenal Hak Prerogatif. Dalam artikel tersebut, pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa menurut Thomas Jefferson, hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan yang langsung diberikan oleh konstitusi power granted him directly by constitution. Sebagai informasi tambahan, Thomas Jefferson adalah tokoh yang menulis Declaration of Independence dan ikut menyusun Konstitusi Amerika Presiden dalam UUD 1945Bila merujuk pengertian hak prerogatif tersebut, hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh presiden dan tercantum dalam beberapa pasal dalam UUD 1945. Hak yang dimaksud, antara lainPasal 10 UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat “DPR” menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain;Pasal 12 UUD 1945 Presiden menyatakan keadaan bahaya;Pasal 13 UUD 1945 Presiden mengangkat duta dan konsul;Pasal 14 UUD 1945 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung “MA”; Presiden juga memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR;Pasal 15 UUD 1945 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur UU; danPasal 17 UUD 1945 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Prerogatif Presiden Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan AbolisiSebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 14 UUD 945 menerangkan bahwa presiden memiliki hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA; serta amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Sehubungan dengan ini, mari simak contoh hak prerogatif yang dan RehabilitasiKetentuan grasi diatur dalam UU Grasi sebagaimana diubah dengan UU 5/2010. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.[1]Terkait grasi, Penjelasan Umum UU Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukanlah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap untuk diketahui bahwa grasi hanya dapat diajukan satu kali.[2] Setelah diajukan oleh terpidana, presiden memiliki berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.[3] Bentuk yang diberikan dapat berupa keringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan itu, perihal rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang berbunyi Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan AbolisiHak prerogatif presiden lainnya, adalah amnesti dan abolisi diatur dalam UU Darurat 11/1945. Berdasarkan Kamus Hukum yang dibuat oleh M. Marwan dan Jimmy P, amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana hal. 14.Kemudian, abolisi berarti suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan hal. 10.Terkait pemberian amnesti dan abolisi, Pasal 4 UU Darurat 11/1945 menerangkan bahwa pemberian amnesti membuat hukuman pidana akan seseorang dihapuskan. Lalu, untuk pemberian abolisi, penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Hak Prerogatif Kepala Desa Menjawab pertanyaan Anda perihal dikeluarkannya SK Surat Keputusan oleh seorang kepala desa dengan alasan hak prerogatif untuk memecat aparatur desa atau bawahannya, penting untuk diketahui bahwa hal tersebut kurang membahasnya, kami asumsikan apa yang dimaksud aparatur desa sebagai bawahan seorang kepala desa adalah perangkat desa. Tugas dari perangkat desa adalah untuk membantu kepala desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah desa. PP 43/2014 dan perubahannya memang menyebutkan bahwa seorang perangkat desa dapat diberhentikan dari jabatannya. Namun, pemberhentian yang dimaksud harus dilakukan dengan mekanisme khusus[4]kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; danrekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Menurut hemat kami, istilah memecat perangkat desa tidak tepat disebut sebagai hak prerogatif. Pengangkatan dan pemecatan seorang perangkat desa adalah wewenang dari kepala desa. Perlu kami tekankan sekali lagi, wewenang dan hak prerogatif adalah kedua hal yang berbeda. Hak prerogatif sebagaimana didefinisikan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden. Kepala daerah, baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif kepala desa dan hak prerogatif bupati adalah tidak informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga HukumUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terakhir kalinya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum. Surabaya Reality Publisher, 2009;Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 27 Januari 2022, pukul WIB.[1] Pasal 1 angka 1 UU Grasi[3] Pasal 4 UU Grasi[4] Pasal 69 PP 43/2014Tags Pada prinsipnya Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi adalah kewenangan yudikatif yang dimiliki presiden dan pemerintah. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara umum mempertimbangkan kondisi – kondisi non hukum, misalnya persoalan politik, sosial, kemanusian dan lain sebagainya. Masing – masing dari kewenangan tersebut diatur melalui peraturan hukum tertentu. Berikut ini akan kami jelaskan pengertian dan perbedaan antara Grasi, Amnesti, Remisi, Rehabiltasii dan Abolisi serta peraturan hukumnya. Grasi Pengertian grasi adalah pengampunan oleh presiden kepada seseorang terpidana, dimana pengampunan tersebut dapat berupa menghapus seluruh, sebagian, atau juga mengubah sifat atau juga bentuk hukuman yang telah dijatuhkan. Pengertian ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu sebagai berikut Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi hanya diberikan setelah terpidana dijatuhi hukuman yang inkrah dan mengajukan permohonan kepada presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU 5/2010. Amnesti Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan amnesti sebagai pengampunan atau juga penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau juga sekelompok orang yang sudah melakukan tindak pidana tertentu. Defenisi tersebut diperjelas melalui ketentuan dalam undang Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dimana disebutkan bahwa; Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dengan demikian amnesti tersebut mencabut status terpidana seseorang dimana pencabutan tersebut dinyatakan kepada masyarakat luas. Amnesti tersebut dapat diberikan tanpa adanya pengajuan terlebih dahulu. Abolisi Seperti halnya amnesti, abolisi juga diatur pada Undang – Undang Darurat. Adapun pengertian abolisi menurut undang – undang tersebut adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Sedangkan dalam Kamus Hukum karya Marwan dan Jimmy, abolisi didefinisikan sebagai suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Pemberian abolisi dilakukan oleh presiden setelah sebelumnya mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Abolisi dan Amnesti memiliki persamaan dalam hal keduanya diberikan setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 14 ayat [2] UUD 1945. Adapun perbedaannya disebutkan melalui pasal 4 Undang – Undang Darurat, yaitu bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Rehabilitasi Berdasarkan definisi KBBI, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan keadaan serta juga nama baik yang dahulu semula. Pengertian yang lebih lengkap dapat ditelusuri pada pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, yaitu sebagai berikut Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Seperti halnya abolisi, rehabilitasi diberikan setelah presiden mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung dimana hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945. Remisi Berbeda halnya dengan empat kewenangan di atas dimana semuanya diberikan langsung oleh presiden, remisi diberikan melalui menteri Hukum dan HAM atas dasar pertimbangan keamanan, kepentingan umum dan rasa keadilan. Adapun pengertian remisi tersebut adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak dimana telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan. Adapun dasar hukum pemberian resmisi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Remisi dapat dibedakan atas remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum diberikan bertepatan dengan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan remisi khusus diberikan pada perayaan hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri dan Natal. Disamping itu ada juga jenis remisi lain yaitu, remisi kemanusian. Remisi tambahan dan remisi susulan. Remisi kemanusian diberikan atas dasar kepentingan kemanusiaan dan remisi tambahan khusus diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu yang disebutkan pada pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018. Sedangkan remisi susulan diberikan apabila narapidana dan anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal perhitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Visited 20,034 times, 1 visits today Advokatus Advokatus adalah tim yang berpengalaman menyajikan konten hukum berkualitas di LAWNESIA. Selain itu para advokatus juga bertugas menjawab pertanyaan atas permasalahan hukum yang diajukan pada fitur Forum Konsultasi Hukum Online di platform ini. Rehabilitasi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Grasi dan amnesti merupakan istilah yang sering ditemui di dalam perkara pidana. Sering dianggap sama, nyatanya grasi dan amnesti merupakan dua istilah dengan maksud yang berbeda dalam dan amnesti merupakan istilah yang sering ditemui di dalam perkara pidana. Sering dianggap sama, nyatanya grasi dan amnesti merupakan dua istilah dengan maksud yang berbeda dalam merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Putusan MK pemberian grasi terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu dimohonkan oleh terpidana kepada Presiden dan putusan yang dapat dimintakan grasi adalah putusan pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 JugaPengawasan dan Kode Etik HakimAsal Usul Hakim Dipanggil ‘Yang Mulia’Latar belakang pemberian grasi oleh Presiden dikarenakan seandainya dipandang adanya kekuranglayakan dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum, serta seandainya dipandang bahwa para terpidana sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka dalam hal ini pemberian grasi adalah demi kepentingan terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga tanpa persetujuan terpidana. Selain itu, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dapat meminta terpidana, kuasa hukum atau keluarga terpidana untuk mengajukan permohonan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan grasi dapat diajukan dalam bentuk tertulis. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama yang diteruskan kepada Mahkamah secara singkat merupakan permohonan ampun terpidana yang diajukan kepada presiden. seseorang yang mendapatkan grasi dari presiden adalah orang yang mengaku bersalah dan memohon pengampunan kepada Presiden sebagai kepala negara. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasan pemerintahan diIndonesia meliputi Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia Legislatif yang bertugas membuat undang undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat DPR,DPD, MPR. Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah AgungMA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial. Pengertian Lembaga Legislatif Pengertian Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Baca Juga Satelit Adalah - Sejarah, Jenis- jenis, Fungsi dan Cara Kerja dari Satelit Secara Lengkap Tugas dan Fungsi Lembaga Legislatif Lembaga Legislatif di Indonesia ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Anggota DPR/DPRD Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 orang; jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang. Fungsi Lembaga DPR Lembaga negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi berikut ini Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Hak-Hak DPR DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD adalah lima dan Wewenang DPD Berdasarkan Pasal 22 D UUD 1945 kewenangan DPD sebagai berikut. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Lembaga MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga dan Wewenang MPR Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 , MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; Melantik presiden dan wakil presiden; Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Anggota MPR mempunyai hak berikut ini dalam menjalankan tugasnya Mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar; Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; Protokoler; Keuangan dan administratif. Pengertian Lembaga Eksekutif Pengertian Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. dan Wewenang Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang sebagai berikut Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Menerima duta dari negara lain Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang RUU kepada DPR Menetapkan peraturan pemerintah Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Wewenang presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang adalah sebagai berikut Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya. presiden Wakil presiden adalah jabatan yang satu tingkat berada di bawah presiden. Wakil presiden dapat mengambil alih tugas dan jabatan presiden bila Presiden berhalangan. 3. Menteri Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik siginifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang presiden, atau perdana menteri. Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pengertian lembaga eksekutif di atas tugas lembaga ini adalah melaksanakan peraturan, kebijakan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu, beberapa tugas dan wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah sebagai berikut Melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat. Mengangkat perwakilan negara Indonesia duta dan konsul untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat, dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara lain. Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia. Memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya pada warga negara Indonesia/ asing yang memiliki jasa bagi Indonesia. Pengertian Lembaga Yudikatif Pengertian Lembaga Yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksaaan hukum di suatu Yudikatif di Indonesia diantaranya adalah Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK. Kedua lembaga negara ini berperan memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan UUD dan hukum di Indonesia. Tugas dan Fungsi Lembaga Yudikatif Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam masalah hukum kriminal, hukum sipil perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak; hukum konstitusi masalah seputar penafsiran kontitusi; hukum administatif hukum yang mengatur administrasi negara; hukum internasional perjanjian internasional. Hukum kriminal, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri tingkat kabupaten, Pengadilan Tinggi tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung tingkat nasional. Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama. Hukum Konstitusi, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Hukum Administratif, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Hukum Internasional, tidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Contoh Lembaga Yudikatif Beberapa contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah Mahkamah Agung Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara PTUN. Mahkamah Agung, sesuai Pasal 24 A UUD 1945, memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, sesuai Pasal 24C UUD 1945, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini Mengusulkan pengangkatan hakim agung; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun. Penelusuran yang terkait dengan Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif lembaga legislatif di indonesia pengertian eksekutif, legislatif, yudikatif tugas dan wewenang lembaga yudikatif kedudukan dan wewenang lembaga eksekutif, legislatif yudikatif peran lembaga eksekutif wewenang lembaga eksekutif amerika serikat 3 alasan lembaga eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat lembaga yudikatif dipilih oleh

pengampunan hukuman oleh kepala negara kepada seseorang